Tantangan penegakan hukum maritim di wilayah Pekanbaru menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Sebagai kota yang memiliki potensi maritim yang besar, Pekanbaru dihadapkan pada berbagai masalah terkait penegakan hukum di laut.
Menurut Kepala Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, AKBP Nandang, “Tantangan penegakan hukum maritim di wilayah Pekanbaru sangat kompleks. Mulai dari illegal fishing, perdagangan manusia, hingga penyelundupan barang ilegal.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya penegakan hukum maritim di kawasan ini.
Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum maritim di Pekanbaru adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, “Pemerintah harus lebih serius dalam memperhatikan infrastruktur penegakan hukum maritim, termasuk dalam hal pengadaan kapal patroli dan alat komunikasi yang memadai.”
Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian laut juga menjadi salah satu tantangan dalam penegakan hukum maritim di wilayah Pekanbaru. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekanbaru, tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak illegal fishing masih sangat rendah.
Diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bersih di laut Pekanbaru. “Komitmen bersama untuk melindungi sumber daya laut harus ditingkatkan agar penegakan hukum maritim di wilayah ini dapat berjalan dengan baik,” ujar AKBP Nandang.
Dengan adanya kesadaran akan pentingnya penegakan hukum maritim di wilayah Pekanbaru, diharapkan dapat tercipta lingkungan laut yang lebih aman dan lestari bagi generasi mendatang. Semua pihak perlu bekerja sama untuk menyelesaikan tantangan ini demi menjaga keberlangsungan ekosistem laut di kota ini.