Peran kebijakan keamanan laut dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kelangsungan hidup ekosistem laut kita. Kebijakan keamanan laut tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, namun juga melibatkan berbagai aspek lainnya seperti penegakan hukum, pengawasan, dan perlindungan terhadap sumber daya kelautan.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, kebijakan keamanan laut memiliki peran yang strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. “Peran kebijakan keamanan laut tidak hanya untuk mengamankan wilayah perairan kita, tetapi juga untuk melindungi ekosistem laut dan sumber daya kelautan yang ada di dalamnya,” ujarnya.
Salah satu contoh kebijakan keamanan laut yang telah diterapkan adalah program patroli laut yang dilakukan oleh TNI AL dan KKP untuk mencegah illegal fishing di perairan Indonesia. Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, patroli laut merupakan salah satu upaya untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, kebijakan keamanan laut juga melibatkan kerjasama antar negara dalam hal penegakan hukum dan pengawasan perairan laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, kerjasama antar negara sangatlah penting untuk mengatasi permasalahan illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia.
Dengan adanya kebijakan keamanan laut yang kuat dan efektif, diharapkan sumber daya kelautan Indonesia dapat terjaga dengan baik untuk kepentingan generasi mendatang. Semua pihak, baik pemerintah, TNI AL, KKP, maupun masyarakat sipil, perlu bekerja sama dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia demi keberlanjutan ekosistem laut kita.