Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Laut Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum laut sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurut Kepala Kejaksaan Agung, Sanitiar Burhanuddin, “Kejaksaan memegang peran yang sangat vital dalam penegakan hukum di laut Indonesia. Dengan keberadaan Kejaksaan, diharapkan pelanggar hukum di laut dapat ditindak dengan tegas dan adil.”
Salah satu tugas utama Kejaksaan dalam penegakan hukum di laut adalah menangani kasus-kasus illegal fishing yang merugikan sumber daya laut Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat illegal fishing mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, mengatakan, “Peran Kejaksaan dalam memberantas illegal fishing sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut kita. Kejaksaan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk menindak para pelaku illegal fishing.”
Selain itu, Kejaksaan juga memiliki peran dalam menegakkan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan di laut Indonesia. Kasus pencemaran laut oleh kapal-kapal tanker seringkali menjadi perhatian Kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Menurut Dr. Teguh Budi Prasetyo, pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia, “Kejaksaan harus memiliki keberanian dan integritas dalam menindak kasus-kasus pencemaran laut. Kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Kejaksaan dalam penegakan hukum di laut Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keberlanjutan sumber daya laut kita. Kejaksaan harus terus bekerja keras untuk menegakkan hukum demi kepentingan negara dan masyarakat Indonesia.