Peran Negara Dalam Menangani Pelanggaran Batas Laut
Pelanggaran batas laut seringkali menjadi permasalahan yang kompleks antara negara-negara yang memiliki wilayah maritim. Peran negara sangat penting dalam menangani pelanggaran batas laut ini agar konflik tidak terjadi dan kedaulatan wilayah tetap terjaga.
Menurut Direktur Eksekutif Laut Nusantara Institute, Dadi Sudiana, “Negara memiliki kewajiban untuk melindungi wilayahnya termasuk batas lautnya. Hal ini penting agar sumber daya alam di laut dapat dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan.”
Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh negara adalah dengan menguatkan sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor Hukum Kelautan, Hikmahanto Juwana, yang mengatakan bahwa “Negara harus memiliki kapasitas untuk memantau dan menindak pelanggaran batas laut dengan tegas.”
Tak hanya itu, kerjasama antar negara juga sangat diperlukan dalam menangani pelanggaran batas laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pentingnya kerjasama regional dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga demi mewujudkan perdamaian dan keadilan di wilayah perairan kita,” ujarnya.
Namun, tantangan dalam menangani pelanggaran batas laut juga tidak bisa dianggap enteng. Menurut pengamat maritim, Andi Arfian, “Kendala seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi seringkali menjadi hambatan dalam penegakan hukum di laut.” Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan investasi yang lebih besar dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani pelanggaran batas laut.
Dengan peran negara yang kuat, kerjasama yang baik antar negara, serta komitmen yang tinggi dalam menegakkan hukum di laut, diharapkan pelanggaran batas laut dapat diminimalisir dan kedaulatan wilayah tetap terjaga. Sehingga sumber daya alam di laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.