Kebijakan hukum terkait penyidikan kasus perikanan di Indonesia menjadi sorotan utama belakangan ini. Semakin maraknya kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara ilegal membuat pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prayogo Widyakrisnadi, kebijakan hukum terkait penyidikan kasus perikanan sangat penting untuk melindungi sumber daya laut Indonesia. “Perikanan ilegal merugikan negara dalam hal ekonomi dan juga lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas,” ujar Prayogo.
Salah satu kebijakan hukum yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dalam undang-undang ini, diatur mengenai sanksi bagi pelaku illegal fishing, mulai dari denda hingga penjara. Namun, masih banyak tantangan dalam penerapan kebijakan ini, terutama dalam hal koordinasi antar instansi terkait.
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Rina Oktaviani, menegaskan pentingnya kerjasama antar instansi dalam menangani kasus perikanan. “Kerjasama antar instansi sangat penting agar penegakan hukum bisa berjalan dengan baik. Kita harus bersinergi dalam menangani masalah perikanan ilegal,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, pemerintah akan terus melakukan pembenahan dalam penegakan hukum perikanan. “Kita harus terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum agar sumber daya laut kita terjaga dengan baik,” ucapnya.
Diharapkan dengan adanya kebijakan hukum yang kuat dan sinergi antar instansi terkait, kasus perikanan ilegal di Indonesia dapat diminimalisir. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi keberlanjutan sumber daya laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.