Kebijakan pembangunan infrastruktur Bakamla telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan keamanan laut di Indonesia.
Infrastruktur yang memadai menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan tugas Bakamla. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang menyatakan bahwa “tanpa infrastruktur yang memadai, Bakamla tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.”
Pembangunan infrastruktur Bakamla tidak hanya mencakup pembangunan fisik seperti kapal patroli dan radar laut, namun juga meliputi pengembangan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang canggih. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo, pembangunan infrastruktur Bakamla juga akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. “Dengan meningkatnya keamanan laut, kita akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perdagangan laut,” ujarnya.
Namun, dalam implementasi kebijakan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Maritim Indonesia (Kadin), Arif Satria. “Penting bagi semua pihak untuk bersinergi dalam mendukung pembangunan infrastruktur Bakamla demi meningkatkan kedaulatan maritim Indonesia,” katanya.
Dengan adanya kebijakan pembangunan infrastruktur Bakamla, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan kedaulatan maritimnya dan membuat laut Indonesia menjadi lebih aman dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.